"TERIMA KASIH ANDA TELAH MENGUNJUNGI BLOG SAYA" INDRI RAHAYU PRADITYA

Rabu, 16 Oktober 2013

TULISAN 4

PASAR MODAL SYARIAH

Pengenalan Produk Syariah di Pasar Modal
Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu efek tersebut dikatakan sebagai Efek Syariah. Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah disebutkan bahwa Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah di Pasar Modal. Sampai dengan saat ini, Efek Syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi Saham Syariah, Sukuk dan Unit Penyertaan dari Reksa Dana Syariah.
1. Saham Syariah
Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:
  1. Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah.
  2. Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut:
    1. kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan IX.A.13, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha:
      • perjudian dan permainan yang tergolong judi;
      • perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
      • perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
      • bank berbasis bunga;
      • perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
      • jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian(gharar) dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi konvensional;
      • memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;
      • melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah);
    2. rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%, dan
    3. rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.
2. Sukuk
Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah (islamic bonds). Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata ”sakk” dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 memberikan definisi Sukuk sebagai berikut :
“Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share) atas:
  1. aset berwujud tertentu (ayyan maujudat);
  2. nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul ayyan) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
  3. jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada
  4. aset proyek tertentu (maujudat masyru’ muayyan); dan atau
  5. kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin khashah)”
Karakteristik Sukuk
Sebagai salah satu Efek Syariah sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (underlying asset ). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.

Jenis Sukuk
Jenis sukuk berdasarkan Standar Syariah AAOIFI No.17 tentang Investment Sukuk, terdiri dari :
  1. Sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan.
  2. Sertifikat kepemilikan atas manfaat, yang terbagi menjadi 4 (empat) tipe : Sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, Sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan, sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu dan Sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan.
  3. Sertifikat salam.
  4. Sertifikat istishna.
  5. Sertifikat murabahah.
  6. Sertifikat musyarakah.
  7. Sertifikat muzara’a.
  8. Sertifikat musaqa.
  9. Sertifikat mugharasa.
3. Reksa Dana Syariah
Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 Reksa Dana syariah didefinisikan sebagai reksa dana sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
Reksa Dana Syariah sebagaimana reksa dana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.
Reksa Dana Syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997 ditandai dengan penerbitan Reksa Dana Syariah Danareksa Saham pada bulan Juli 1997.
Sebagai salah satu instrumen investasi, Reksa Dana Syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksa dana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen portofolio, screeninng (penyaringan), dan cleansing (pembersihan).
Seperti halnya wahana investasi lainnya, disamping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, Reksa Dana pun mengandung berbagai peluang risiko, antara lain:
  • Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan.
    Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari Efek (saham, sukuk, dan surat berharga syariah lainnya) yang masuk dalam portfolio Reksa Dana tersebut. Ini berkaitan dengan kemampuan manajer investasi reksadana dalam mengelola dananya.
  • Risiko Likuiditas
    Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh Manajer Investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (redemption) atas sebagian besar unit penyertaan yang dipegangnya kepada Manajer Investasi secara bersamaan. dapat menyulitkan manajemen perusahaan dalam menyediakan dana tunai. Risiko ini hanya terjadi pada perusahaan reksadana yang sifatnya terbuka (open-end funds). Risiko ini dikenal juga sebagai redemption effect.
  • Risiko Wanprestasi
    Risiko ini merupakan risiko terburuk, dimana pada umumnya kekayaan reksa dana diasuransikan kepada perusahaan asuransi. Risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan Reksa Dana tersebut tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, wanprestasi dimungkinkan akibat dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam, yang dapat menyebabkan penurunan NAB (Nilai Aktiva Bersih) Reksa Dana.
  • Risiko politik dan ekonomi
    Risiko yang berasal dari perubahan kebijakan ekonomi dan politik yang berpengaruh pada kinerja bursa dan perusahaan sekaligus, sehingga akhirnya membawa efek pada portofolio yang dimiliki suatu reksadana.
Sumber

TULISAN 3


Aturan KPR BI Tidak Pengaruhi Konsumen Atas


Jakarta (Antara) - Aturan baru Bank Indonesia tentang larangan kredit pemilikan rumah (KPR) inden untuk rumah kedua dan seterusnya dinilai tidak akan mempengaruhi konsumen kalangan atas, tetapi berdampak pada golongan menengah ke bawah.
"Kebijakan seperti itu akan berdampak lebih besar kepada properti kelas menengah ke bawah," kata Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, hal tersebut karena kelas menengah lah yang biasanya membeli rumah tempat tinggal dengan menggunakan fasilitas KPR.
Sedangkan sektor residensial kelas atas, lanjutnya, biasanya tidak menggunakan KPR sebagai sumber utama pembiayaan tetapi menggunakan tunai keras atau bertahap.
Ia juga mengemukakan, guna mengantisipasi krisis terbaru yang mengakibatkan perlambatan ekonomi, sejumlah pengembang juga telah berstrategi dalam menyediakan jangka waktu pembayaran yang lebih lama dan promosi lainnya untuk menarik pembeli.
Sebelumnya, ekonom Universitas Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko mengatakan, aturan larangan KPR inden yang dimaksudkan untuk memperketat penyaluran kredit properti itu sebenarnya menguntungkan perbankan.
"Aturan pengetatan pembiayaan kredit properti menguntungkan bank karena membuat struktur pasar semakin stabil," katanya dalam suatu diskusi belum lama ini.
Menurut dia, pengetatan pembiayaan kredit berdampak positif kepada bank karena sifat pembelian produk di sektor properti yang dinilai akan tetap selalu laku, meski harga terus melambung naik.
Bahkan, lanjutnya, terdapat gejala bahwa semakin mahal harga properti akan semakin diburu karena faktor prestise.
"Tujuan aturan pengetatan itu adalah mengurangi ketergantungan sumber daya pengembang kepada cicilan," katanya.
Selain itu, Prasetyantoko berpendapat, dengan regulasi tersebut, maka kredit properti akan lebih mudah diawasi.
Mengenai kemungkinan adanya perlambatan sektor properti, ia menekankan, itulah maksud dari dikeluarkannya aturan pengetatan kredit tersebut.
"Properti adalah sektor yang berbasis bahan baku impor, sedangkan jumlah impor pada saat ini harus diturunkan," katanya. (ar)

PENDAPAT
Menurut saya seharusnya larangan kredit kepemilikan rumah jangan di hentikan, karna dengan hal ini dapat membuat semangat untuk memiliki tempat tinggal bagi masyarakat menengah kebawah. Mungkin bisa dengan cara membatasi harga rumah yg bisa menggunakan kredit, seperti rumah yang harganya cukup mahal yang mungkin hanya dimiliki bagi masyarakat kelas atas sebaikannya tidak menggunakan fasilitas KPR.

Sumber:
http://id.berita.yahoo.com/aturan-kpr-bi-tidak-pengaruhi-konsumen-atas-155823981--finance.html

TULISAN 2


Pelaku Industri Cemas Permintaan Kenaikan Upah Buruh

Jakarta (Antara) - Pelaku industri banyak yang merasa cemas dan mengkhawatirkan terhadap permintaan kenaikan upah buruh yang dinilai akan menghambat aktivitas perekonomian industri di Indonesia.
"Banyak pelaku industri yang menyatakan bahwa isu tenaga kerja yang meminta kenaikan upah buruh sangat mencemaskan bagi kesinambungan bisnis," kata Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu malam.
Menurut dia, stabilitas dalam menjalankan bisnis merupakan aspek kunci bagi kalangan industri untuk mempertahankan operasional mereka.
Selain itu, lanjutnya, hal tersebut juga dinilai menghambat kemampuan perusahaan dalam mengembangkan bisnis mereka yang akibatnya juga dapat menghambat peningkatan lapangan pekerjaan.
Ia juga mengemukakan, perlambatan ekonomi juga membuat kalangan industri melemah dan menahan keputusan untuk berkembang.
"Pelaku industri mengawasi pasar dan mengambil tindakan `wait and see` hingga mereka yakin terhadap rencana perluasan," ucapnya.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan tetap akan memperjuangkan kenaikan upah minimum sebesar 50 persen untuk nasional dan Rp3,7 juta untuk DKI Jakarta.
"Perjuangan buruh untuk memperjuangkan kenaikan upah minimum tidak hanya diajukan oleh KSPI tapi aliansi serikat buruh di daerah se-Indonesia ikut terlibat," ujar Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Rabu (18/9).
Said Iqbal menerangkan alasan buruh tetap memperjuangkan kenaikan upah minimum adalah tidak relevannya lagi 60 item kebutuhan hidup layak.
"Sebab dasar kenaikan upah minimum harus dihitung dengan menggunakan 84 item," katanya.
Selisih 24 item itu, lanjut dia, mempengaruhi daya beli buruh karena ada beberapa item yang tidak dimasukkan ke dalam KHL seperti jaket, jam tangan/dinding, tv, dompet, payung, perumahan tipe 36, kipas angin, bedak dan lipstik, transportasi, pulsa sms, koran untuk baca harian dan sebagainya.(tp)

PENDAPAT
Menurut saya dengan terlalu seringnya demo buruh yang meminta kenaikan upah akan membuat kecemburuan buruh lainnya, contohnya bila buruh di jakarta berdemo untuk meminta kenaikan upan dan keinginan mereka di sepakati tetntu saja akan membuat buruh dari kota lain akan meminta hal yang sama. Dengan naiknya upah para buruh akan membuat pengeluaran perusahaan semakin besar dan hal ini bisa saja membuat peruhasaan mengurangi perekrutan karyawan baru sehingga pengangguran semakin tidak terkontrol.

Sumber
http://id.berita.yahoo.com/pelaku-industri-cemas-permintaan-kenaikan-upah-buruh-033350300--finance.html

TULISAN 1

SBY: Pengusaha Jangan Asal PHK

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau para pengusaha tak menerapkan pemutusan hubungan kerja karyawannya menyusul iklim usaha yang turut memburuk lantaran tingkat inflasi yang tinggi pada kuartal II 2013. Penanganan masalah tenaga kerja yang buruk, kata SBY, memicu permasalahan lain yakni masalah perekonomian dan politik.

"Dunia usaha harus belajar untuk tidak begitu saja melakukan PHK," kata SBY pada acara buka puasa bersama para menteri dan pengusaha di Gedung Kementerian Perindustrian, Sabtu, 3 Agustus 2013.

SBY menuturkan dua hal penting yang harus dijaga oleh perekonomian Indonesia yakni kestabilan pekerjaan dan penciptaan lapangan kerja. Ia meminta masyarakat yang telah memiliki pekerjaan agar melakukannya dengan baik supaya tidak terjadi PHK. Sedangkan bagi yang belum bekerja, kata dia, membuka peluang agar tak lagi menganggur. "Pengangguran mengakibatkan konsumsi rumah tangga berkurang," katanya.

Badan Pusat Statistik melaporkan inflasi pada Juli 2013 berada di angka 3,29 persen yang merupakan angka tertinggi sejak 2008. Padahal, sebelumnya Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memprediksi inflasi bulan Juli 2013 mencapai 2,87 persen, atau lebih tinggi ketimbang periode tahun lalu sebesar 2,77 persen. Dari hitungan BI, inflasi hingga akhir tahun bisa melampaui 8,18 persen.

PENDAPAT
Benar sekali pendapat  Pak SBY dengan keadaan perekonomian Indonesia yang mulai terpuruk seperti ini seharusnya para pengusaha jangan dulu memPHK para karyawannya, memang dengan memPHK akan dapat mengurapi pengeluaran perusahaan tapi seharusnya dilihat dulu dampaknya. Akan banyak sekali masyarakat yang kesusahan dengan terjadinya PHK ini, ditambah lagi dengan kebutuhan yang semakin melonjak harganya. Para pengusaha seharusnya menambah lapangan kerja baru tentunya dengan tujuan mengurangi pengangguran, menambah produktifitas kerja perusahaan tersebut dan membantu menstabilkan perekonomian indonesia
Sumber: