"TERIMA KASIH ANDA TELAH MENGUNJUNGI BLOG SAYA" INDRI RAHAYU PRADITYA

Sabtu, 28 Desember 2013

TULISAN 14


ASURANSI SYARIAH

Asuransi Syariah adalah sebuah sistem dimana para peserta meng-infaq-kan/menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan disini hanya sebatas pengelolaan operasional  asuransi dan investasi dari dana-dana/kontribusi yang diterima/dilimpahkan kepada perusahaan.
Asuransi syari’ah disebut juga dengan asuransi ta’awun yang artinya tolong menolong atau saling membantu . Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Asuransi ta’awun prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 2, yang artinya :
“Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan”

MENGAPA HARUS ASURANSI SYARIAH?
Asuransi yang selama ini digunakan oleh mayoritas masyarakat (konvensional) bukan merupakan asuransi yang dikenal oleh para pendahulu dari kalangan ahli fiqh, karena tidak termasuk transaksi yang dikenal oleh fiqh Islam, dan tidak pula dari kalangan para sahabat yang membahas hukimnya.
Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang asuransi non syariah (konvensional) yang disebabkan oleh perbedaan ilmu dan ijtihad mereka. Alasannya antara lain :
1. Pada transaksi asuransi konvensional terdapat jahalah (ketidaktahuan) dan ghoror (ketidakpastian), dimana tidak diketahui siapa yang akan mendapatkan keuntungan atau kerugian pada saat berakhirnya periode asuransi.
2. Di dalamnya terdapat riba atau syubhat riba. Hal ini akan lebih jelas dalam asuransi jiwa, dimana seseorang yang membeli polis asuransi membayar sejumlah kecil dana/premi dengan harapan mendapatkan uang yang lebih banyak dimasa yang akan datang, namun bisa saja dia tidak mendapatkannya. Jadi pada hakekatnya transaksi ini adalah tukar menukar uang, dan dengan adanya tambahan dari uang yang dibayarkan, maka ini jelas mengandung unsur riba, baik riba fadl dan riba nasi’ah.
3. Asuransi ini termasuk jenis perjudian (maysir), karena salah satu pihak membayar sedikit harta untuk mendapatkan harta yang lebih banyak dengan cara untung-untungan atau tanpa pekerjaan. Jika terjadi kecelakaan ia berhak mendapatkan semua harta yang dijanjikan, tapi jika tidak maka ia tidak akan mendapatkan apapun.
Melihat ketiga hal di atas, dapat dikatakan bahwa transaksi dalam asuransi konvensional yang selama ini kita kenal, belum sesuai dengan transaksi yang dikenal dalam fiqh Islam. Asuransi syari’ah dengan prinsip ta’awunnya, dapat diterima oleh masyarakat dan berkembang cukup pesat pada beberapa tahun terakhir ini.
Asuransi syariah dengan perjanjian di awal yang jelas dan transparan serta aqad yang sesuai syariah, dimana dana-dana dan premi asuransi yang terkumpul (disebut juga dengan dana tabarru’) akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi syar’i dengan berlandaskan prinsip syariah.
Dan pada akhirnya semua dana yang dikelola tersebut (dana tabarru’) nantinya akan dipergunakan untuk menghadapi dan mengantisipasi terjadinya musibah/bencana/klaim yang terjadi diantara peserta asuransi. Melalui asuransi syari’ah, kita mempersiapkan diri secara finansial dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan fiqh Islam. Jadi tidak ada keraguan untuk berasuransi syari’ah.

PERBEDAAN ASURANSI SYARIAH DAN KONVENSIONAL

Ada beberapa perbedaan mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional.
Perbedaan tersebut adalah:
  1. Asuransi syari’ah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari MUI yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.
  2. Akad yang dilaksanakan pada asuransi syari’ah berdasarkan tolong menolong. Sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual beli
  3. Investasi dana pada asuransi syari’ah berdasarkan Wakallah bil Ujrah dan terbebas dari Riba. Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga (riba) sebagai bagian penempatan investasinya
  4. Kepemilikan dana pada asuransi syari’ah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.
  5. Pembayaran klaim pada asuransi syari’ah diambil dari dana tabarru’ (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong menolong di antara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan.
  6. Pembagian keuntungan pada asuransi syari’ah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.
SUMBER:
http://asuransihalal.wordpress.com/

TULISAN 13


PERBEDAAN ANTARA KARTU KREDIT SYARIAH DAN KONVENSIONAL

Perbedaan antara kartu kredit syariah dan kartu kredit konvensional adalah: Kartu kredit konvensional mengutamakan adanya bunga (misalnya sebesar 2-4% per bulan) sebagai bentuk pengambilan keuntungan terhadap pelunasan tagihan yang dicicil. Nilai ini berbentuk bunga berbunga, sehingga dalam 1 tahun saja bunganya saja bisa mendekati nilai transaksi awal.
Kartu Kredit Syariah, mengklaim adanya skema unik berdasarkan sistem syariah, yaitu akad ijarah, kafalah, dan qardh. Akad ijarah adalah biaya keanggotaan (iuran tahunan), kafalah adalah penjaminan transaksi, sedangkan qardh adalah pemberian pinjaman untuk pengambilan tunai. Secara umum skemanya seharusnya tidak jauh beda dari kartu kredit konvensional, tapi untuk mendukung 3 jenis skema akad tersebut, Kartu Kredit Syariah menggunakan sejumlah aturan pendukung karena tidak menggunakan bunga.
Ada 3 hal yang diharapkan dapat meredam kemungkinan terjebak pada bunga/riba: (a) Goodwill investment. Pengguna wajib menyetor goodwill investment (misalnya sebesar 10% dari limit). Ini bertujuan supaya penggunaan kartu kredit tidak semena-mena; (b) Pembukaan rekening. Pengguna wajib membuka rekening di bank syariah (misalnya sebesar minimum 500 ribu rupiah). (c) Pengenaan Denda.
Ada 2 jenis denda yang akan dikenakan bila pengguna Kartu Kredit Syariah terlambat melunasi utangnya. Misalnya, Denda pertama adalah ta’widh, sebagai biaya penagihan bank, sebesar 17 ribu per bulan. Denda kedua adalah sebesar 3% dari tagihan. Tapi ingat, jumlah itu bukan bunga karena merupakan qardhul hasan yang akan disumbangkan ke BAZIS dan bukan hak bank.
Sumber :
http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26749&Itemid=197
http://konsultasimuamalat.me/2007/12/07/kartu-kredit-syariah-vs-konvensional/
http://fungkypratiwii.wordpress.com/2012/12/26/beda-antara-kartu-kredit-syariah-dan-konvensional/

Jumat, 27 Desember 2013

TULISAN 12


MEKANISME KARTU PLASTIK

MEKANISME TRANSAKSI KARTU KREDIT
          Sistem kerja kartu kredit adalah dengan melibatkan pihak yang saling berkepentingan. Mekanisme transaksi  ini melibatkan pemegang kartu, perusahaan yang mengeluarkan, dan pihak pedagang (mercant).  
           Mekanisme transaksi kartu plastik dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.      Pemegang kartu mengajukan permohonan untuk menjadi anggota dengan memenuhi beberapa persyaratan, terutama terkait dengan penghasilan minimum.
2.      Selanjutnya, pemegang kartu dapat menggunakan kartunya setiap melakukan transaksi kepada semua merchant yang menerima merek kartu yang dimiliki.
3.      Merchant  kemudian melakukan penagihan seluruh transaksi jual bbeli yang dibayar dengan menggunakan kartu kredit kepada pihak issuer. Apabila semua slip penjualan (voucher) dianggap sah dan telah memenuhi ketentuan sesuai dengan yang disepakati dengan merchant, issuer akan membayar seluruh tagihan yang diajukan merchant setelah dikurangi dengan diskon yang besarnya telah disepakati.
4.      Selanjutnya, apabila kartu yang digunakan adalah charge card, maka pemegang kartu harus membayar lunas seluruh tagihan pada saat jatuh tempo.
5.      Jika menggunakan kartu kredit, bisa dibayar lunas atau membayar sejumlah minimum tertentu dari total tagihan.
Sehingga terdapat beberapa akad didalam mekanisme kartu kredit tersebut yang diantaranya adalah sebagai berikut :
a.       Hubungan Antara Issuer dengan Card Holder
Issuer berkewajiban untuk membayar semua nilai transaksi yang dilakukan crad holder dengan mechant, issuer merupakan kafil (penanggung) bagi card holder dihadapan merchent. Hubungan kontrak antara issuer dengan card holder adalah hubugan penanggung (kalafah), menenggung sesuatu yang belum wajib menjadi pertanggungan (penjamin terhadap hutang yang akan diwajibkan). Konsep ini sydah dikenal baik oleh mayoritas ulama Hanafiah, Malikiyah, dan hanabalah serta diakui keabsahannya.
b.      Hubungan antara Card Holder dengan Merchant
Kontrak yang telah terjadi antara card holder dengan merchant bisa berupa akad jual beli  atau ijarah (sewa). Jika merchant menjual baranmg kepada card holder maka akadnya adalah Al- Bai’ (jual-beli), namun jika yang ditawarkan merchant berupa jasa, maka akadnya Ijarah. Untuk kedua akad ini merchant berhak mendapatkan upah atau pembayaran langsung dari inssuer yang menanggung seluruh transaksi yang dilakukan card holder.
c.       Hubungan antara Inssuer dengan Card Holder
Setelah melakukan kontrak penerbitan kartu dengan card holder, inssuer  berkewajiban  untuk membayar seluruh transaksi finansial yang menggunakan kartu, dan merupakan hakikat atas konsepsi Al Kafalah Bil Almal. Ketika card holder menggunakan kartu untuk bertransaksi dengan merchant,  maka merchant yakin bahwa pihak inssuer akan menjadi kafil dan membayar seluruh nilai transaksi yang akan dilakukan card holder
d.      Member Ship fee dengan Revolving Card fee
Dalam penerbitan kartu kredit, insuer biasanya mengharuskan card holder untuk membayar member ship fee ataupun revolving fee jika ingin memperbarui keanggotaannya ketika telah selasai validitas kartu kredit, atau biaya ganti rugi kartu baru karena kehilangan, rusak ataupun kecurian. Fee atau biaya ini merupakan konvensasi layanan pihak bank terkait dengan kartu kredit. Menurut Dr. Nazih Hammad, dari sisi hukum syara’, fee atau biaya yang diwajibkan inssuer atas card holder, bukanlah merupakan suatu yang dilarang. Fee ini identik dengan ujrah atas ijarah al A’maal (sewa jasa) yang dilakukan oleh inssuer. Menurut ketentuan fatwa dari  Seminar Albarokah ke-12 inssuer diperbolehkan meminta card holder untuk membayar  member ship fee, revolving fee, atau biaya pengganti dari kartu yang hilang dengan catatan biaya tersebut sebanding dengan jasa yang diberikan oleh inssuer.

SUMBER:
http://andi-syariahmuamalahstainpo.blogspot.com/2012/04/kartu-plastik.html





TULISAN 11


PENGERTIAN KARTU PLASTIK

Definisi Kartu Plastik / Kartu Kredit
         Kartu plastik adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau otoritas keuangan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa atau menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan di samping untuk melakukan penarikan tunai
        Menurut Imam Prayoga Suryohadibroto dan Djoko Prakoso Kartu krredit adalah ’’Suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, yang sewaktu – waktu dapat digunakan untuk apa saja yang kita inginkan dimana saja ada cabang yang atas nama credit card dari bank, atau perusahaan yang mengeluarkan.
        Penggunaan kartu plastik di Indonesia masih relatif baru yaitu sekitar tahun delapan puluhan. Keluar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.031/1988 Tanggal 20 Desember telah mengubah peta penyebaran kartu kredit / kartu plastik semakin luas. Berdasarkan surat keputusan tersebut bisnis kartu plastik digolongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan.
        Pelopor pengembangan usaha kartu kredit di Indonesia dilakukan oleh Citibank dan Bank Duta. Dewasa ini jenis yang beredar semakin luas seperti; Master Card, Visa Card, Dinner Club, Kassa Card dan Amex Card. Khusus untuk Kassa Card merupakan kartu kredit yang bukan dikeluarkan oleh bank tetapi oleh perusahaan pembiayaan.

 PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT
        Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit melibatkan beberapa pihak yang saling berkepentingan. Dalam sistem kerja kredit card ada 3 pihak yang terlibat, diantaranya :
a)      Penerbit/ issuer merupakan pihak atau lembaga yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu.
b)      Acquirer adalah lembaga yang mengelola penggunaan kartu plastik terutama dalam hal penagihan dan pembayaran antara pihak issuer dengan pihak merchant.
c)      Card holder/ pemegang kartu adalah terdiri atas perseorangan yang telah memenuhi prosedur atau persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit untuk dapat diterima sebagai anggota dan berhak menggunakan kartu sesuai dengan kegunaan. Pemegang kartu berkewajiban atas risiko-risiko atau kewajiban yang timbul dari penggunaan kartu.
d)     Merchant adalah pihak yang menerima pembayaran dengan kartu atas transaksi jual beli barang atau jasa.     

JENIS – JENIS KARTU KREDIT
           Jenis – jenis kartu kredit yang ada  saat ini dilihat dari segi fungsinya, di antaranya yaitu:
a.       Charge Card
Merupakan kartu kredit di mana pemegang harus melunasi semua penagihan yang terjadi dan sekaligus pada saat jatuh tempo.
b.      Credit Card
Adalah suatu sistem di mana pemegang melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya secara angsuran pada saat jatuh tempo.
c.       Debit Card
Merupakan kartu yang pembayaran atau penagihan nasabah melalui pendebitan atas rekening yang ada di bank di mana pada saat membuka kartu.
d.      Cash Card
Merupakan kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM  maupun langsung di Teller bank. Namun pembayaran Cash ini tidak dapat dilakukan di luar bank.
e.       Check Guarantee
Merupakan kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan penarikan check dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai. 

SUMBER:
http://andi-syariahmuamalahstainpo.blogspot.com/2012/04/kartu-plastik.html

Minggu, 03 November 2013

TUGAS 3. BAHASA INDONESIA

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp2.441.301,74. UMP ini jauh lebih rendah dari tuntutan buruh sebesar Rp3,7 juta.

Perwakilan Apindo DKI Jakarta, Asrial Chaniago, mengungkapkan tidak ada masalah dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang telah menetapkan UMP DKI sebesar Rp2,4 juta. Menurutnya, hal ini memang sudah diperkirakan, jika Jokowi akan memilih rekomendasi dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi.

"Angka dari pemerintah sudah diduga Apindo. Naik sekira 11 persen dari UMP 2013, kalau dibandingkan dengan inflasi, itu masuk akal," kata Asrial, saat dihubungi Jakarta, Jumat (1/11/2013).

Asrial mengungkapkan, saat rapat penentuan UMP, pengusaha mengajukan sesuai KHL karena ingin konsisten dengan aturan. Dia melanjutkan, memang dalam Inpres seharusnya UMP sama dengan KHL. "Tapi kalau gubernur mau menetapkan lebih ya enggak apa-apa. Tanggung jawab beliau terhadap presiden," katanya.

"Juga kalau perusahaan sudah mapan, kenaikan 11 persen itu biasa kok. Lagipula mekanisme mengajukan penangguhan kan tidak mudah. Harus ada persetujuan buruh segala, repot," pungkasnya.

Sementara menurut perwakilan Apindo lainnya, Bambang Adam, pengusaha diberi kesempatan sampai 20 Desember untuk mengajukan keberatan. "Kami belum menentukan sikap. Nanti tim kami, advokasi akan bekerja. Batas akhirnya 20 Desember itu bagi perusahaan," ujarnya. ()

SUMBER:
http://economy.okezone.com/read/2013/11/01/320/890599/pengusaha-terima-keputusan-jokowi-soal-ump-jakarta